Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2020 Ruang Lingkup Komisi VI

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VI, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang (BPKS), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN), Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Adapun temuan dan Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VI, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang (BPKS), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN), Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Adapun temuan dan Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VI, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang (BPKS), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN), Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah temuan terkait dengan Empat Belas BUMN belum menyampaikan laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Angsuran dari Mitra Binaan pada Program Kemitraan belum teridentifikasi minimal sebesar Rp13.127.407.359,00. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan tegas yang mengatur Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Asdep TJSL) berperan aktif mengumpulkan laporan PKBL sehingga terhambatnya dalam pengambilan keputusan-keputusan PKBL.