Menuju Satu Dekade Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan di Laut Indonesia~Luas wilayah perairan dan yurisdiksi yang mencapai 6,4 juta Km2 pada satu sisi menghadirkan potensi berupa kekayaan alam laut yang sangat berlimpah. Pada sisi yang lain, terdapat ancaman berupa pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut. Meskipun jumlah kasus pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut menurun, namun diduga belum sepenuhnya ril sesuai data faktual. Diduga masih banyak kasus yang tidak dapat dideteksi dan ditindak oleh Bakamla. Dibutuhkan kuantitas alutsiskamla dan SDM yang memadai dan presisi serta alokasi anggaran yang optimal pada program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut.~~MUJIBURRAHMAN~16|Realisasi Persentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Pada Anak Usia 12-23 Bulan Masih Rendah~Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) tahun 2024 ditargetkan mencapai 90 persen, IDL ini dikhawatirkan tidak tercapai karena tahun 2022 baru mencapai 63,17 persen dari target 71 persen. Capaian IDL yang masih rendah disebabkan oleh beberapa permasalahan, antara lain kunjungan Antenatal Care (ANC), tingkat pendidikan Ibu dan pengetahuan Ibu, akses terhadap Fasilitas Kesehatan (Faskes), kondisi geografis, kepercayaan dan dukungan keluarga, serta adanya isu vaksin palsu. Program IDL sangat penting diimplementasikan guna menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, cerdas, sehat, dan produktif. Oleh karena itu, pemerintah perlu menumbuhkan kemauan Ibu dan meningkatkan kesadaran Ibu untuk melakukan imunisasi pada anaknya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Begitupula, Komisi IX DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengedukasi masyarakat, dan mempromosikan pentingnya imunisasi pada anak.~~FIRLY NUR AGUSTIANI S.E., M.M.,~3|Waspada Deindustrialisasi Dini Industri Tekstil dan Produk Tekstil~Fenomena deindustrialisasi dini yang terlihat dalam industri TPT di Indonesia yang mengalami penurunan proporsi dalam PDB dan penurunan jumlah tenaga kerja. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan dalam industri TPT di Indonesia termasuk ketergantungan pada impor bahan baku, kurangnya penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi, risiko perdagangan komoditas TPT yang berasal dari trade remidies, biaya energi yang tinggi, dan banjirnya produk TPT impor. Untuk itu dibutuhkan konstruksi peta jalan yang dianggap ideal untuk mengatasi permasalahan industri TPT, termasuk langkah-langkah seperti proteksi terhadap industri hulu dan hilir, regulasi perdagangan barang bekas, subsidi energi, dan koordinasi antara kementerian terkait.~~NOVA AULIA BELLA~16
Bagikan Buletin APBN Ini
Buletin APBN Terkait
Agustus - 2023
Menuju Satu Dekade Pelanggaran Hukum dan Gangguan ...
Hubungi Kami
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270